Indonesia saat ini sedang dalam proses melakukan penilaian mandiri terhadap kebijakan, peraturan dan standar nasional dibandingkan dengan instrumen OECD, untuk kemudian disampaikan dalam dokumen Memorandum Awal.

Terkait proses aksesi tersebut, Sekjen OECD Mathias Cormann melakukan kunjungan kerja ke Indonesia pada 25-28 November. Dalam kunjungan tersebut, Sekjen Cormann menghadiri jamuan makan siang bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto pada Rabu (27/11). .

Pertemuan tersebut membahas perkembangan perekonomian Indonesia, termasuk fokus pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, serta perkembangan proses keanggotaan Indonesia di OECD.

“Saya ucapkan terima kasih karena kemarin OECD meluncurkan Indonesia Report. Sebagian besar permasalahan sudah saya laporkan kepada Presiden. Dan tentunya mudah-mudahan beberapa poin, beberapa lini sesuai dengan perencanaan pemerintah, termasuk roadmap menuju green energi. Dan kemudian juga sejalan dengan program ketahanan energi dan ketahanan pangan, termasuk pangan bergizi gratis yang juga menjadi prioritas,” kata Menko Airlangga.

Lebih lanjut ia menyebutkan, Indonesia terus gencar melakukan reformasi di berbagai sektor yang dilakukan sejumlah kementerian terkait untuk menyesuaikan dengan standar OECD. Selain itu, kementerian juga akan menyesuaikan anggaran dan strukturnya, sehingga gugus tugas OECD juga segera melakukan penyesuaian struktural terkait.

Setiap hari Senin

Dengan wawancara eksklusif dan liputan mendalam mengenai isu-isu bisnis paling mendesak di kawasan ini, “Prospek” adalah sumber yang tepat untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lanskap bisnis Indonesia yang berkembang pesat.

untuk mendaftar buletin kami!

Silakan periksa email Anda untuk berlangganan buletin Anda.

Lihat Buletin Lainnya

Menanggapi sambutan tersebut, Sekjen Cormann menjelaskan bahwa proses aksesi ini akan membawa manfaat bagi Indonesia dan OECD. OECD akan mendapatkan banyak pembelajaran di sektor-sektor baru, salah satunya ekonomi digital dimana Indonesia menjadi pionir melalui ASEAN Digital Economy Framework Agreement.

Lebih lanjut, Sekjen Cormann juga menyampaikan harapannya agar upaya keanggotaan OECD yang saat ini dilakukan Indonesia dapat mendukung pencapaian visi menjadi negara maju dengan perekonomian berpendapatan tinggi pada tahun 2045.

“Saya yakin bersama-sama kita bisa bekerja untuk mendukung Indonesia menjadi lebih baik lagi. Proses aksesi ini mencakup seluruh spektrum kebijakan ekonomi, sosial dan lingkungan. Dan fokusnya adalah pada identifikasi praktik kebijakan terbaik. Praktik terbaik global berdasarkan apa yang telah berhasil sebelumnya,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Cormann menghadiri peluncuran Survei Ekonomi OECD Indonesia 2024 pada 26 November. Survei Ekonomi OECD merupakan publikasi reguler unggulan OECD yang dilakukan melalui dialog kebijakan antara OECD dan pengambil kebijakan di negara maju dan berkembang, termasuk Indonesia.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut Deputi Investasi dan Menteri Hilir/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal; Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; Duta Besar RI untuk Perancis, Andorra, Monaco dan Delegasi Tetap RI untuk UNESCO; Deputi Bidang Promosi Penanaman Modal Kementerian Investasi dan Hilirisasi, Deputi Bidang Perekonomian Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Pj Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi dan Investasi Kemenko Perekonomian Bidang Perekonomian, serta pejabat eselon II di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

Artikel ini diterbitkan bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia