Rencana untuk menunjuk mantan anggota Mawar sebagai Kepala Kantor Pabean – Politik – Politik

Rencana untuk menunjuk mantan anggota Mawar sebagai Kepala Kantor Pabean – Politik – Politik

Rencana untuk menunjuk mantan anggota Mawar sebagai Kepala Kantor Pabean – Politik – Politik

Penduduk Prabowo Subianto dilaporkan akan menunjuk Letnan Jenderal Djaka Budi Utama, seorang perwira militer dan mantan anggota tim pasukan khusus yang terlibat dalam penculikan aktivis, untuk memimpin kantor bea cukai negara itu. Langkah ini dipandang sebagai bagian dari ketergantungan presiden yang semakin besar pada tokoh -tokoh militer untuk mengisi jabatan sipil utama.

Berita tentang kemungkinan penunjukan Djaka sebagai Direktur Jenderal Bea Cukai dan Cukai di Kementerian Keuangan muncul setelah ia dipanggil oleh Prabowo untuk pertemuan tertutup di Istana Negara pada hari Selasa.

Djaka datang ke pertemuan dengan Bimo Wijayanto, yang dikabarkan ditunjuk untuk memimpin direktur jenderal perpajakan Kementerian Keuangan. Bimo lulus dari Taruna Nusantara, sebuah sekolah asrama elit gaya militer yang didirikan oleh Kementerian Pertahanan pada tahun 1990 di Magelang, Jawa Tengah.

Berbicara kepada wartawan setelah pertemuan, Bimo menyarankan agar ia dan Djaka akan segera bergabung dengan Kementerian Keuangan.

“Presiden telah memberikan arahan yang jelas untuk memperkuat integritas dan otoritas perpajakan kementerian dan bea cukai dan cukai jenderal dalam mengamankan pendapatan negara,” kata Bimo di kompleks Istana Presiden pada hari Selasa.

BACA JUGA: Lulusan Tarnus, Pejabat Militer untuk memimpin pajak, kantor bea cukai

Setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pagi.

Disampaikan langsung ke kotak masuk Anda tiga kali seminggu, briefing yang dikuratori ini memberikan gambaran singkat tentang masalah terpenting hari itu, yang mencakup berbagai topik dari politik hingga budaya dan masyarakat.

Untuk mendaftar buletin kami!

Silakan periksa email Anda untuk langganan buletin Anda.

Lihat lebih banyak buletin

“Dia menekankan komitmennya untuk meningkatkan sistem pajak Indonesia agar lebih bertanggung jawab dan memiliki lebih banyak integritas dan kemandirian untuk mengamankan programnya, terutama dalam hal pendapatan negara.”