Rantai komando yang lebih pendek di kabinet terlihat menunjukkan pendekatan yang lebih praktis terhadap pengelolaan anggaran oleh Presiden baru.

Alih-alih ditempatkan di bawah komando menteri koordinator perekonomian, menteri keuangan kini bertanggung jawab langsung kepada kepala negara.

Presiden Prabowo Subianto menandatangani dua peraturan presiden pada hari Senin yang menjadi landasan hukum bagi kabinetnya. Berbeda dengan pengaturan pada umumnya, daftar lembaga yang berada di bawah naungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian tidak mencakup Kementerian Keuangan.

Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan kepada wartawan pada hari Selasa bahwa Kementerian Keuangan kini “langsung” berada di bawah Presiden, namun ia menolak menjelaskan mengapa pengaturan seperti itu dilakukan.

Juru bicara Kementerian Keuangan Deni Surjantoro membenarkan perubahan struktural tersebut pada Selasa.

Dalam rapat pleno perdana kabinet pada hari Rabu, Prabowo mengatakan birokrasi di Indonesia “terkenal rumit [and] sangat lambat”, dan ia berulang kali menekankan pentingnya “efisiensi” dalam pidatonya.

Setiap hari Senin

Dengan wawancara eksklusif dan liputan mendalam mengenai isu-isu bisnis paling mendesak di kawasan ini, “Prospek” adalah sumber yang tepat untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lanskap bisnis Indonesia yang berkembang pesat.

untuk mendaftar buletin kami!

Silakan periksa email Anda untuk berlangganan buletin Anda.

Lihat Buletin Lainnya

“Bukannya saya ingin mencampuri urusan kementerian; tidak, aku ingin membantu. Kalau ada hambatan, kalau ada kesusahan, segera kita atasi,” kata Prabowo, mantan jenderal yang hingga Minggu menjabat Menteri Pertahanan.