“Rencananya, BBM dengan kandungan sulfur lebih rendah akan disediakan tanpa menaikkan harga. Dengan begitu, masyarakat bisa mendapatkan BBM yang lebih bersih dan berkualitas di pasaran,” kata Rachmat Kaimuddin, Deputi Bidang Perhubungan dan Infrastruktur Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, dalam jumpa pers pada Kamis.

Rachmat mengakui pemerintah perlu mengatasi biaya tambahan yang akan dikeluarkan perusahaan minyak milik negara, PT.Pertamina, untuk memproduksi bahan bakar yang lebih bersih, dan menghindari pembengkakan tagihan subsidi energi negara yang sudah tinggi.

Menurutnya, pemerintah memiliki rencana untuk mencegah individu kaya membeli bahan bakar bersubsidi.

Pembatasan yang diusulkan akan berlaku untuk kendaraan dengan kapasitas mesin lebih besar dari 1.400 sentimeter kubik (cc), kata Rachmat, tetapi laporan media mencatat bahwa kurang dari 7 persen kendaraan di jalan raya negara saat ini memenuhi kriteria ini.

“Kami menyadari bahwa sistem subsidi BBM saat ini masih belum tepat sasaran. Oleh karena itu, seiring dengan bergulirnya program BBM bersih, kami juga berupaya untuk memperbaiki masalah ini agar beban biaya tidak dibebankan kepada masyarakat umum. [through higher prices] atau pada anggaran negara [through increased subsidy spending],” katanya.

Setiap hari senin

Dengan wawancara eksklusif dan liputan mendalam tentang berbagai isu bisnis paling mendesak di kawasan ini, “Prospects” adalah sumber informasi terpercaya untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lanskap bisnis Indonesia yang terus berkembang pesat.

untuk berlangganan buletin kami!

Silakan periksa email Anda untuk berlangganan buletin Anda.

Lihat Lebih Banyak Buletin

Rachmat menambahkan bahwa skema penyaluran subsidi BBM bersubsidi secara bertarget akan diberlakukan pertama kali untuk solar, kemudian baru untuk bensin. Namun, ia tidak menjelaskan secara rinci bagaimana skema ini akan diterapkan di lapangan.