“Keberangkatan haji itu kan seperti antrean yang tertib. Maksudnya apa? Kalau ada jemaah yang meninggal atau mengundurkan diri, otomatis yang di antrean berikutnya yang maju,” kata Iskan saat ditemui di sela rapat dengar pendapat dengan Kepala Subdirektorat Haji Reguler Kemenag, Amir Hamzah, Kamis, seperti dilansir dari Antara. kompas.com.

“Jadi [the pilgrims next in line] seharusnya berangkat lebih awal tetapi mereka malah berangkat lebih lambat.”

Iskan menyoroti kasus seorang jamaah haji yang tak dapat berangkat haji di masa pandemi COVID-19 akibat berkurangnya kuota haji.

Keberangkatan jemaah haji tersebut semula dijadwalkan pada tahun 2023, tetapi keberangkatannya kembali ditunda selama dua tahun.

Pada bulan Juli, DPR membentuk sebuah komite untuk melakukan penyelidikan terhadap manajemen dan organisasi pemerintah mengenai haji tahun ini, di tengah laporan mengenai buruknya layanan yang diterima oleh para jemaah haji dan dugaan penyalahgunaan kuota jemaah haji.

Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pagi.

Dikirim langsung ke kotak masuk Anda tiga kali seminggu, pengarahan yang dikurasi ini memberikan ikhtisar ringkas tentang isu-isu terpenting hari itu, yang mencakup berbagai topik mulai dari politik hingga budaya dan masyarakat.

untuk berlangganan buletin kami!

Silakan periksa email Anda untuk berlangganan buletin Anda.

Lihat Lebih Banyak Buletin

Baca juga: DPR luncurkan penyelidikan tentang penyelenggaraan haji tahun ini Artikel ini dimuat di thejakartapost.com dengan judul “”. Klik untuk membaca: /indonesia/2024/07/11/dpr-luncurkan-penyelidikan-tentang-penyelenggaraan-haji-tahun-ini.html

Iskan menduga, persoalan pemberangkatan haji yang berulang itu kemungkinan akibat adanya campur tangan pihak tertentu yang ingin memanipulasi urutan pemberangkatan haji.

“Artinya ada ‘petugas lalu lintas’ yang mengatur keberangkatan jemaah tidak sesuai antrean tertib, dan itu yang perlu ditanggapi,” ujarnya.

Iskan mengatakan, masalah seperti itu menimbulkan rasa ketidakadilan bagi jamaah yang keberangkatannya ditunda. Ia meminta penjelasan dan perbaikan yang lebih jelas bagi jamaah.

Ia menambahkan, pembatalan keberangkatan haji itu kewenangan Kementerian Agama, bukan Kanwil. “Jadi, kewenangan itu ada di pusat,” kata Iskan seperti dikutip dari tempo.co.

Amir menanggapi bahwa dirinya akan melakukan verifikasi terhadap data yang diberikan Iskan. Ia mengatakan, aplikasi haji Kementerian Agama hanya memberikan informasi perkiraan jadwal keberangkatan. Sementara jadwal resmi sudah diunggah di situs Kementerian Agama.

“Kami akan memeriksanya terlebih dahulu,” kata Amir.