Kepala Kantor Bea Cukai Baru sudah pensiun dari militer: Airlangg – Politik

Kepala Kantor Bea Cukai Baru sudah pensiun dari militer: Airlangg – Politik

Kepala Kantor Bea Cukai Baru sudah pensiun dari militer: Airlangg – Politik

Menteri Urusan Ekonomi yang oordinasi Airlangga Hartarto telah membela penunjukan Letnan Jenderal Djaka Budi Utama sebagai pemimpin baru kantor bea cukai yang mengatakan bahwa jenderal telah pensiun dari militer.

Airlangga menanggapi pertanyaan apakah penunjukan Djaka sebagai kepala kantor bea cukai merupakan pelanggaran terhadap undang -undang militer Indonesia (TNI) yang baru diubah, yang mengamanatkan pensiunnya personel militer aktif jika mereka ditugaskan ke posisi sipil di luar 14 pelayanan atau agen yang ditunjuk.

“Dia pensiunan, jadi seharusnya tidak ada masalah dengan posisinya,” kata Airlangan, seperti dikutip oleh Antara pada hari Jumat.

Pada hari Jumat, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati bersumpah di Djaka sebagai pemimpin baru Badan Bea Cukai negara itu, bersama dengan 21 pejabat baru di bawah kementerian.

Juga diresmikan pada hari Jumat adalah Direktur Pajak baru Jenderal Bimo Wijayanto.

Penunjukan Djaka telah menimbulkan kekhawatiran atas peningkatan peran TNI dalam urusan sipil.

Setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pagi.

Disampaikan langsung ke kotak masuk Anda tiga kali seminggu, briefing yang dikuratori ini memberikan gambaran singkat tentang masalah terpenting hari itu, yang mencakup berbagai topik dari politik hingga budaya dan masyarakat.

Untuk mendaftar buletin kami!

Silakan periksa email Anda untuk langganan buletin Anda.

Lihat lebih banyak buletin

Djaka akan bergabung dengan beberapa perwira militer yang aktif dan mantan di posisi sipil di sejumlah lembaga dari Badan Cyber ​​dan Enkripsi Nasional (BSSN) dan Badan Logistik Negara (Bulog) ke Badan Nutrisi Nasional (BGN).

Berbicara setelah upacara penyumpaan Sri Mulyani mengatakan bahwa Djaka dan Budi, yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, telah diberi tugas untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB negara itu.

“Kami memahami bahwa harapan pemimpin negara adalah bahwa pendapatan negara harus meningkat dan juga rasio pajak. Yang juga akan meningkat adalah layanan kepada pembayar pajak, kepastian dalam kebijakan pajak, serta transparansi dalam pemerintahan,” kata Sri Mulyani dalam pidatonya.