Jokowi janji evaluasi penyelenggaraan PON – Nusantara
Jokowi janji evaluasi penyelenggaraan PON – Nusantara
Warga Joko “Jokowi” Widodo berjanji akan mengevaluasi penyelenggaraan Pesta Olahraga Nasional (PON) ke-21 di Aceh dan Sumatera Utara menyusul maraknya keluhan mengenai buruknya dan tidak lengkapnya infrastruktur.
Berbicara kepada wartawan setelah meresmikan kantor Federasi Bola Basket Internasional (FIBA) di Menara Danareksa, Jakarta, Jokowi mengatakan akan mengevaluasi semua aspek penyelenggaraan pesta olahraga nasional yang diselenggarakan pada 9-20 September itu, termasuk masalah makanan atlet, tempat pertandingan, dan akomodasi.
“Segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan pemerintahan selalu dievaluasi untuk perbaikan ke depan,” ujarnya, Selasa, seperti diunggah di kanal YouTube Sekretariat Presiden.
Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir dan Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo tampak mendampingi Jokowi dalam keterangan pers tersebut.
Penyelenggara PON ke-21 di kedua provinsi tersebut menghadapi masalah setelah para atlet mengeluhkan buruknya fasilitas pada acara empat tahunan tersebut, termasuk ruang ganti dan kamar mandi yang kotor, pasokan makanan yang tidak memadai, dan sulitnya akses ke tempat-tempat olahraga.
Pemerintah telah mengalokasikan Rp 811 miliar (US$52,7 juta) dari anggaran negara untuk tempat-tempat olahraga, dan Rp 42,5 miliar untuk membiayai katering pertandingan yang diikuti oleh 13.000 atlet dalam 65 pertandingan olahraga.
Baca juga: Polisi periksa penyelenggara PON setelah viralnya unjuk rasa soal infrastruktur buruk
Kepolisian Nasional bergerak cepat dengan menerjunkan tim untuk melakukan penyelidikan dugaan penyalahgunaan anggaran dalam penyelenggaraan PON. Petugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan Agung, dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKB) turut serta.
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan, kepolisian akan berkoordinasi erat dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mengusut dugaan korupsi tersebut.
Dito sebelumnya telah meminta maaf atas fasilitas yang tidak memadai dan berjanji akan mengambil tindakan tegas terhadap penyelenggara jika ditemukan penyalahgunaan dana. (Januari)