abyasa
Calon selebriti berpotensi merugikan kepentingan rakyat – Politik
Upaya nyata partai politik untuk menggunakan popularitas selebriti guna memenangkan suara dalam pemilihan kepala daerah mendatang secara luas dilihat sebagai bukti kegagalan mereka dalam menemukan kandidat yang kompetitif dan dapat diandalkan, sebuah masalah yang pada akhirnya akan merusak demokrasi dan membahayakan kepentingan publik, seorang analis mengklaim.
Hadar Nafis Gumay, direktur eksekutif Jaringan Pengawas Pemilu untuk Demokrasi dan Integritas Pemilu (Netgrit), mengatakan partai politik seharusnya mampu mengidentifikasi masalah di daerah masing-masing dan menyiapkan kandidat yang mampu mengatasi masalah tersebut.
Di sisi lain, partai-partai politik memilih untuk “mencari jalan pintas” dalam memenangkan persaingan dengan mengusung nama-nama selebriti sebagai calon kepala daerah, padahal mereka kurang berpengalaman dan punya kapasitas yang dipertanyakan untuk membawa perubahan positif.
“Ini bukti ketidakmampuan parpol dalam menyiapkan calon-calon yang menjanjikan,” kata Hadar di Jakarta, Rabu. Ia menambahkan, parpol harus terus mengawal kinerja para selebriti dalam menjalankan tugas kepemimpinannya jika terpilih menjadi kepala daerah pada Pilkada November mendatang.
Puluhan tokoh masyarakat telah mendaftar untuk maju di beberapa medan pertempuran utama di Jawa, termasuk penyanyi Krisdayanti yang mencalonkan diri sebagai walikota Batu, Jawa Timur, dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), dan komedian Gilang Dirga yang mencalonkan diri sebagai wakil bupati Bandung Barat di Jawa Barat di bawah tiket gabungan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Baca juga: Kekuatan Bintang: Partai dan Calon Kepala Daerah Pilih Tokoh Terkenal Jadi Juru Kampanye
Setiap Senin, Rabu, dan Jumat pagi.
Tren penggunaan calon selebriti juga bisa ditemukan di Jawa Tengah, di mana selebriti kontroversial Vicky Prasetyo dan penyanyi Vicky Shu maju sebagai calon kepala daerah di Kabupaten Pemalang dan Kabupaten Cilacap.
