Cabang Golkar lawan menantu Jokowi untuk Gubernur Sumut – Politik

Cabang Golkar lawan menantu Jokowi untuk Gubernur Sumut – Politik

Wakil Gubernur petahana Musa “Ijeck” Rajekshah dari Partai Golkar menyatakan kesiapannya untuk bersaing dalam pemilihan gubernur Sumatera Utara mendatang, di tengah spekulasi bahwa menantu Presiden Joko “Jokowi” Widodo, Bobby Nasution, juga akan mencalonkan diri sebagai calon Golkar.

Bobby, yang menjabat Wali Kota Medan dengan dukungan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), sebelumnya mengaku telah menerima surat dari Golkar yang memintanya mencalonkan diri sebagai gubernur. Pernyataan tersebut membuat marah Kantor Golkar di Sumatera Utara, yang dilaporkan mendukung Ijeck untuk mengisi posisi tersebut.

Ijeck mengaku baru-baru ini juga mendapat surat dari Golkar yang mendukung dirinya mencalonkan diri sebagai Gubernur Sumut. Dia kemudian bertemu Bobby untuk mendiskusikan pencalonan mereka.

Ijeck mengungkapkan, suami dari putri tunggal Presiden Jokowi, Kahiyang Ayu, menasihatinya untuk terus bekerja dengan baik, dan “biarkan survei yang memutuskan. [who will be nominated from Golkar],” ucapnya mengulangi pernyataan Bobby.

“Apapun keputusannya, saya siap maju di Pilgub Sumut,” tegasnya saat Sidang Golkar pasca Ramadan di Medan, Sabtu. Ijeck, Ketua Umum Cabang Golkar Sumatera Utara, menjabat sebagai Wakil Gubernur provinsi tersebut dari tahun 2018 hingga 2023.

Sekretaris Cabang Golkar Datok Ilhamsyah sebelumnya mengatakan bahwa anggota Golkar akar rumput akan lebih memilih untuk mendukung kepala cabang mereka sebagai gubernur pada pemilu mendatang.

Setiap Senin, Rabu dan Jumat pagi.

Dikirim langsung ke kotak masuk Anda tiga kali seminggu, pengarahan yang dikurasi ini memberikan gambaran singkat tentang isu-isu terpenting hari ini, yang mencakup berbagai topik mulai dari politik hingga budaya dan masyarakat.

untuk mendaftar buletin kami!

Silakan periksa email Anda untuk berlangganan buletin Anda.

Lihat Buletin Lainnya

Namun, Pengurus Besar Partai Golkar, Meutya Hafid, bersikukuh bahwa kewenangan menentukan calon yang akan dicalonkan dalam pemilu daerah sepenuhnya berada di tangan pengurus pusat. “Keputusan akan dibuat di sini dan tidak [at the local level],” ujarnya, seperti dikutip dari Tempo.