Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) mengejutkan Israel pada hari Kamis dengan mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Netanyahu dan mantan kepala pertahanannya Yoav Gallant atas tuduhan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan dalam konflik Gaza yang telah berlangsung selama 13 bulan.

Peristiwa mengejutkan ini terjadi kurang dari dua minggu sebelum Netanyahu dijadwalkan memberikan kesaksian dalam persidangan korupsi yang telah menghantuinya selama bertahun-tahun dan dapat mengakhiri karier politiknya jika ia terbukti bersalah. Dia membantah melakukan kesalahan apa pun.

Meskipun persidangan suap dalam negeri telah mempolarisasi opini publik, perdana menteri telah menerima dukungan luas dari seluruh spektrum politik setelah langkah ICC, sehingga memberinya dorongan di masa-masa sulit.

Netanyahu mengecam keputusan pengadilan tersebut sebagai antisemitisme dan membantah tuduhan bahwa ia dan Gallant menargetkan warga sipil Gaza dan sengaja membuat mereka kelaparan.

“Rakyat Israel akan sangat kesal jika mereka mengira dunia menentang mereka dan mendukung pemimpin mereka, meski dia mendapat banyak kritik,” kata Yonatan Freeman, pakar hubungan internasional di Universitas Ibrani Yerusalem.

“Jadi siapa pun yang mengharapkan keputusan ICC akan mengakhiri pemerintahan ini, dan apa yang mereka lihat sebagai kebijakan (perang) yang cacat, akan mendapatkan hasil sebaliknya,” tambahnya.

Seorang diplomat senior mengatakan salah satu konsekuensi awalnya adalah kecilnya kemungkinan Israel untuk mencapai gencatan senjata dengan Hizbullah di Lebanon atau mencapai kesepakatan untuk memulangkan sandera yang masih ditahan oleh Hamas di Gaza.

“Keputusan buruk ini… sangat merugikan peluang tercapainya kesepakatan di Lebanon dan perundingan di masa depan mengenai masalah sandera,” kata Ofir Akunis, konsul jenderal Israel di New York.

“Kerusakan yang parah terjadi karena organisasi-organisasi seperti Hizbullah dan Hamas…menerima dukungan dari ICC dan oleh karena itu mereka kemungkinan akan membuat dampak yang lebih tinggi karena mereka mendapat dukungan dari ICC,” katanya kepada Reuters.

Meskipun Hamas menyambut baik keputusan ICC, namun belum ada indikasi bahwa baik Hamas maupun Hizbullah melihat hal ini sebagai peluang untuk memberikan tekanan terhadap Israel, yang telah menimbulkan kerugian besar pada kedua kelompok tersebut selama setahun terakhir, serta pada penduduk sipil.

Di Dermaga

Surat perintah ICC menyoroti ketidakterhubungan antara cara pandang perang di sini dan cara pandang banyak orang di luar negeri, dimana Israel fokus pada kerugian mereka sendiri dan yakin bahwa tentara Israel telah berupaya meminimalkan korban sipil.

Michael Oren, mantan duta besar Israel untuk Amerika Serikat, mengatakan langkah ICC kemungkinan akan memperkuat tekad dan memberikan izin kepada kabinet perang untuk menyerang Gaza dan Lebanon lebih keras lagi.

“Ada perasaan kuat di Israel yang mengatakan ‘jika kami dikutuk atas apa yang kami lakukan, sebaiknya kami mengerahkan seluruh tenaga’,” katanya kepada Reuters.

Meskipun Netanyahu telah menerima dukungan luas di dalam negeri atas tindakan ICC, hal yang sama tidak berlaku dalam kasus korupsi dalam negeri, di mana ia dituduh melakukan suap, pelanggaran kepercayaan, dan penipuan.

Persidangan dibuka pada tahun 2020 dan Netanyahu akhirnya dijadwalkan untuk memberikan kesaksian pada bulan depan setelah pengadilan menolak permintaan terakhirnya untuk menunda kesaksian dengan alasan bahwa dia terlalu sibuk mengawasi perang untuk mempersiapkan pembelaannya.

Dia dijadwalkan memberikan bukti tahun lalu namun tanggalnya diundur karena perang. Para pengkritiknya menuduhnya memperpanjang konflik Gaza untuk menunda hari penghakiman dan tetap berkuasa, namun ia membantahnya.

Selalu menjadi tokoh yang memecah belah di Israel, kepercayaan publik terhadap Netanyahu turun tajam setelah serangan Hamas pada 7 Oktober 2023 di Israel selatan yang membuat pemerintahnya lengah dan memakan korban sekitar 1.200 jiwa.

Kampanye Israel selanjutnya telah menewaskan lebih dari 44.000 orang dan membuat hampir seluruh penduduk Gaza mengungsi setidaknya satu kali, sehingga memicu bencana kemanusiaan, menurut para pejabat Gaza.

Perdana menteri telah menolak saran dari jaksa agung negara bagian untuk membentuk komisi independen mengenai apa yang salah dan tindakan Israel selanjutnya dalam perang tersebut.

Dia malah ingin melakukan penyelidikan yang hanya melibatkan politisi, yang menurut para kritikus tidak akan memberikan akuntabilitas seperti yang diminta oleh ICC.

Harian populer Israel Yedioth Ahronoth mengatakan kegagalan memerintahkan penyelidikan independen telah mendorong ICC mengambil tindakan. “Netanyahu lebih suka mengambil risiko dengan surat perintah penangkapan, selama dia tidak harus membentuk komisi seperti itu,” tulisnya pada hari Jumat.

Ancaman Penangkapan

Perdana menteri menghadapi masa depan yang sulit karena hidup di bawah bayang-bayang surat perintah ICC, bergabung dengan beberapa pemimpin yang pernah mengalami penghinaan serupa, termasuk Muammar Gaddafi dari Libya dan Slobodan Milosevic dari Serbia.

Hal ini juga berarti dia berisiko ditangkap jika dia melakukan perjalanan ke salah satu dari 124 negara penandatangan pengadilan, termasuk sebagian besar Eropa.

Salah satu tempat yang bisa ia kunjungi dengan aman adalah Amerika Serikat, yang bukan anggota ICC, dan para pemimpin Israel berharap Presiden terpilih AS Donald Trump akan memberikan tekanan dengan menjatuhkan sanksi terhadap para pejabat ICC.

Mike Waltz, calon penasihat keamanan nasional Trump, telah menjanjikan tindakan keras: “Anda dapat mengharapkan respons yang kuat terhadap bias antisemit ICC dan PBB pada bulan Januari,” tulisnya di X pada hari Jumat.

Sementara itu, para pejabat Israel sedang berbicara dengan rekan-rekan mereka di negara-negara Barat, mendesak mereka untuk mengabaikan surat perintah penangkapan, seperti yang telah dijanjikan Hongaria.

Namun, tuduhan tersebut tidak akan hilang dalam waktu dekat, artinya para pemimpin akan semakin enggan untuk menjalin hubungan dengan Netanyahu, kata Yuval Shany, peneliti senior di Institut Demokrasi Israel.

“Secara langsung, akan ada lebih banyak isolasi bagi negara Israel di masa depan,” katanya kepada Reuters.