Secara ringkas, ada tiga hal dalam revisi Undang-Undang Dewan Pertimbangan Presiden yang perlu mendapat perhatian khusus, yakni perubahan status kelembagaan, jumlah anggota, dan persyaratan untuk menjadi anggota dewan.

UU yang diamandemen itu akan memungkinkan mereka yang berada di pemerintahan yang tidak memiliki keterampilan tertentu untuk menduduki jabatan dewan penasihat setelah DPR dan pemerintah, yang diwakili oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Supratman Andi Agtas, politikus Gerindra, sepakat menghapus klausul tentang persyaratan anggota dewan.

Selain itu, undang-undang baru ini memperbolehkan mereka yang menduduki jabatan dalam struktur partai politik, badan usaha milik negara dan swasta, kelompok masyarakat sipil, lembaga pendidikan tinggi, dan organisasi lain untuk bergabung dalam dewan penasihat.

Perubahan paling menonjol pada UU tersebut adalah status kelembagaan Dewan Pertimbangan Presiden yang akan menjadi lembaga negara setara dengan lembaga publik independen lainnya seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman. Namun, tidak seperti lembaga independen lainnya, Dewan Pertimbangan Presiden yang baru akan diisi oleh orang-orang yang dipilih sendiri oleh presiden tanpa memerlukan persetujuan DPR.

Dengan kata lain, dewan tersebut secara teoritis dapat memegang kekuasaan yang lebih besar. Akan tetapi, hal itu juga akan menimbulkan kebingungan dalam proses pengambilan keputusan karena dewan tersebut merupakan bagian integral dari kantor presiden, meskipun dirancang sebagai entitas yang independen.

Setiap hari kamis

Baik Anda ingin memperluas wawasan atau tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terkini, “Viewpoint” adalah sumber yang sempurna bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam isu-isu yang paling penting.

untuk berlangganan buletin kami!

Silakan periksa email Anda untuk berlangganan buletin Anda.

Lihat Lebih Banyak Buletin

Visi Prabowo untuk mendirikan perkumpulan mantan presiden dapat memperoleh tempat yang berarti di Dewan Pertimbangan Presiden dengan kewenangan yang diperluas tersebut. Dewan tersebut akan memberi ruang bagi Presiden Joko “Jokowi” Widodo yang akan lengser untuk tetap menjadi pusat perhatian setelah lengser pada 20 Oktober.

Duduk di dewan penasehat akan memungkinkan Jokowi untuk terlibat dalam pembuatan kebijakan, meskipun dengan batasan-batasan, dalam pemerintahan yang akan datang, memastikan putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, tidak tertinggal selama masa jabatan Prabowo.

Kendati demikian, sulit dibayangkan mantan presiden Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) akan bergabung dan bekerja sama dalam dewan tersebut, seperti yang diimpikan Prabowo saat merumuskan gagasannya. Yang juga tidak terbayangkan adalah harapan bahwa SBY dan Jokowi akan bekerja sama dalam dewan tersebut.

Namun, Dewan Pertimbangan Presiden yang baru dikhawatirkan dapat menimbulkan inefisiensi dalam proses pengambilan keputusan di pemerintahan Prabowo karena memperpanjang rantai komando atau mekanisme pengawasan yang sudah dilakukan oleh lembaga yang ada saat ini.

Revisi UU Dewan Pertimbangan Presiden memiliki kemiripan dengan amandemen UU Kementerian di Badan Legislasi DPR, seperti penambahan jumlah orang yang menduduki jabatan di sana, yang keputusannya diserahkan kepada presiden. Ketentuan itu akan memastikan orang-orang dalam koalisi besar Prabowo, yang disebut Koalisi Indonesia Maju (KIM), diberi jabatan tertentu di lembaga pemerintah, termasuk Dewan Pertimbangan Presiden.

Pemerintah tentu akan membutuhkan anggaran yang lebih besar untuk memungkinkan Dewan Pertimbangan Presiden yang membengkak itu beroperasi, sehingga menambah beban pada kapasitas fiskal nasional yang memang sudah terbatas.

Meskipun demikian, potensi efektivitas dewan tersebut kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan. Secara historis, dewan tersebut tidak lebih dari sekadar lembaga yang menampung sekutu presiden. Anggotanya dipilih untuk berkonsultasi dengan presiden, yang kemudian dapat menampung atau mengabaikan saran mereka.

Dalam kasus Presiden Jokowi, nasihat kebijakan juga datang dari staf khusus presiden, menteri, dan orang kepercayaan dekat, yang menjadikan dewan penasihat lebih bersifat simbolis, bukan fungsional. Begitu pula dengan dewan yang baru.

Apa yang sudah kami dengar

Sumber di Badan Legislasi DPR mengatakan, anggota DPR akhirnya sepakat memberikan keleluasaan kepada presiden untuk menentukan susunan Dewan Pertimbangan Presiden yang diinginkan. Hal itu meniru revisi Undang-Undang Kementerian, di mana jumlah menteri ditentukan oleh presiden.

Anggota DPR juga sepakat menghapus klausul mengenai catatan kriminal anggota dewan penasihat. Menurut sumber tersebut, perubahan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi orang-orang di lingkaran Prabowo yang terlibat kasus kriminal, termasuk mantan perwira militer yang menculik aktivis pro-demokrasi pada 1997-1998 (yang disebut Tim Mawar).

Seorang pejabat pemerintah mengatakan Prabowo akan memilih anggota Dewan Pertimbangan Presiden setelah membentuk kabinetnya. Salah satu nama yang dipertimbangkan untuk dewan pertimbangan adalah Presiden Jokowi. “Pemerintah Prabowo membutuhkan masukan dari Jokowi,” kata sumber itu.