Tepat setelah pelantikannya, Presiden Prabowo Subianto mengumumkan susunan kabinetnya, menunjukkan sikap akomodatifnya. Dengan sebagian besar partai politik, termasuk organisasi-organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah, terwakili dalam kabinet, pemerintahan Prabowo tampaknya tidak akan mendapat hambatan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan. Pada tanggal 20 Oktober, Prabowo mengumumkan pembentukan tim beranggotakan 109 orang yang terdiri dari 48 menteri, termasuk tujuh menteri koordinator, 56 wakil menteri, dan lima kepala lembaga pemerintah. Presiden menambahkan daftar ajudannya dengan lebih dari selusin penasihat khusus dan utusan khusus. Kabinet baru ini merupakan yang terbesar sejak era Orde Baru. Kabinet Merah Putih yang diusung Prabowo jelas mengerdilkan Kabinet Indonesia Maju yang dipimpin mantan Presiden Joko Widodo, yang memiliki 34 menteri, termasuk Prabowo. Di antara anggota kabinet, ada 17 menteri yang pernah menjabat pada masa kepemimpinan Jokowi, antara lain Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno. Politisi dari koalisi berkuasa di bawah pimpinan Prabowo mengisi 23 kursi menteri, sementara 25 kursi lainnya dipegang oleh non-partisan, termasuk perwira militer dan polisi yang aktif dan pensiunan. Partai Golkar memegang kursi menteri terbanyak dengan delapan kursi, disusul Partai Gerindra yang mengusung Prabowo dengan lima kursi. Dari delapan partai politik yang membentuk DPR, dua di antaranya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai NasDem, menolak masuk kabinet meski ada undangan dari Prabowo. Prabowo juga mengakomodir beberapa partai non-parlemen, seperti Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Gelora, dan Partai Bulan Bintang (PBB), serta kelompok relawan yang mendapat kursi menteri dan wakil menteri. Jelas sekali bahwa Prabowo, seperti pendahulunya, berusaha menyenangkan semua orang yang berkontribusi terhadap kemenangan pemilu dan berjanji mendukung pemerintahannya. Namun, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) diganjar tiga jabatan menteri, termasuk satu jabatan menteri koordinator, meski melawan Prabowo dalam pemilu presiden. PKB bergabung dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai NasDem untuk mendukung calon presiden Anies Baswedan dan pasangannya Muhaimin Iskandar, ketua PKB, dalam pemilu 14 Februari. Ketika suasana pemilu sudah mereda, ketiga partai tersebut bergabung dengan Koalisi Indonesia Maju di bawah kepemimpinan Prabowo. Para elit politik optimis bahwa kabinet yang membengkak akan membantu pemerintahan Prabowo merealisasikan program dan janji kampanyenya. Dengan mayoritas suara di DPR, pemerintahan Prabowo tidak akan menghadapi banyak masalah dalam mendapatkan persetujuan rancangan undang-undang dan inisiatif anggaran. Dapat dikatakan bahwa program legislasi yang diajukan oleh Prabowo tidak akan mendapat hambatan, berkat cengkeraman kuat koalisinya di DPR. Sejak awal, Prabowo menuntut kesetiaan para pembantunya. Ia juga mewajibkan mereka mengikuti serangkaian program orientasi di rumahnya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat dan Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah untuk memastikan para anggota kabinet memahami visinya dengan baik. Tantangan yang dihadapi sekutu-sekutu Prabowo adalah bagaimana mencapai keseimbangan antara melayani kepentingan Presiden dan kepentingan mereka sendiri. Dalam mendukung pemerintahan Prabowo, partai politik berniat memaksimalkan hak istimewa menjadi bagian dari pemerintahan yang berkuasa untuk mengejar tujuan jangka panjangnya, termasuk memenangkan kursi presiden atau wakil presiden pada pemilu berikutnya. Untuk saat ini, para anggota kabinet harus belajar secepat mungkin bagaimana mewujudkan mimpi-mimpi Prabowo menjadi tindakan nyata, atau Presiden akan mewujudkannya.