Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar, yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), telah menugaskan Nusron Wahid, politikus Partai Golkar, untuk memimpin panitia khusus DPR.

Dugaan salah alokasi kuota haji telah berdampak pada ratusan, bahkan ribuan orang yang telah menunggu bertahun-tahun untuk mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah haji, yang merupakan kewajiban dalam Islam. Panitia khusus juga tengah mencari unsur pidana dalam penyimpangan tersebut.

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, mantan anggota DPR dari PKB, mengatakan siap menghadapi tuduhan tersebut. Namun, ia sudah dua kali tidak hadir dalam sidang pansus dengan alasan tidak menerima surat undangan.

Beberapa pejabat penting dalam pengelolaan haji juga tidak hadir dalam sesi pemeriksaan panitia khusus, karena sedang bertugas di luar negeri, di Arab Saudi. Seorang anggota panitia khusus menuduh para pejabat tersebut mengunjungi Arab Saudi untuk menghilangkan bukti pelanggaran.

Setelah sejumlah sidang dan sesi tanya jawab di DPR, anggota komite khusus berangkat ke Arab Saudi dari tanggal 11 hingga 14 September untuk melakukan investigasi lapangan sebelum mengakhiri misi mereka akhir bulan ini, tepat sebelum DPR saat ini mengakhiri masa jabatannya pada tanggal 30 September.

Setiap hari kamis

Baik Anda ingin memperluas wawasan atau tetap mendapatkan informasi tentang perkembangan terkini, “Viewpoint” adalah sumber yang sempurna bagi siapa pun yang ingin terlibat dalam isu-isu yang paling penting.

untuk berlangganan buletin kami!

Silakan periksa email Anda untuk berlangganan buletin Anda.

Lihat Lebih Banyak Buletin

Banyak yang meyakini penyidikan itu terkait erat dengan perseteruan pribadi antara Muhaimin di satu pihak, dan Yaqut serta saudaranya Yahya Cholil Staquf, Ketua Umum Nahdlatul Ulama (NU), di pihak lain.

Setelah Muhaimin berhasil mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum PKB dalam Rapat Pimpinan Nasional partai baru-baru ini, kini ia mengalihkan fokusnya ke NU dan Yahya, yang sebelumnya menginisiasi kongres PKB tandingan untuk mendelegitimasi kepemimpinan Muhaimin.

Muhaimin telah memperoleh pengakuan dari pemerintah sebagai Ketua Umum PKB untuk lima tahun ke depan setelah menunjukkan komitmennya untuk mendukung pemerintahan presiden terpilih Prabowo Subianto. Dalam pemilihan presiden 14 Februari lalu, PKB bersekutu dengan Partai NasDem dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mencalonkan Anies Baswedan sebagai calon presiden dan Muhaimin sebagai pasangannya.

Kini, Partai PKB dan NasDem telah resmi bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pimpinan Prabowo. Sementara itu, PKS belum mengikutinya, meski telah sepakat berkoalisi dengan KIM di Pilkada DKI Jakarta.

Seolah-olah usutan DPR terkait skandal kuota haji belum cukup bagi Muhaimin untuk meruntuhkan kredibilitas Yahya dan Yaqut, Muhaimin juga membuka medan pertempuran lain dengan menggagas pertemuan sempalan NU untuk mempertanyakan kepemimpinan Yahya.

Sejumlah tokoh NU di Jawa Timur dikabarkan telah menunjukkan ketidakpuasannya terhadap kepemimpinan Yahya dalam beberapa tahun terakhir, khususnya langkahnya untuk tetap dekat dengan pemerintah, yang menurut mereka merupakan pelanggaran terhadap AD/ART NU sebagai organisasi massa sosial, yang seharusnya bebas dari politik praktis.

Selain itu, keputusan Yahya menerima tawaran pemerintah untuk mengelola tambang batu bara dinilai mengakomodir kepentingan elite NU. Langkah tersebut juga bertentangan dengan komitmen NU untuk memajukan pelestarian lingkungan.

Muhaimin juga meningkatkan tekanan pada Yahya dengan memilih Luluk Nur Hamidah, salah satu anggota DPR dalam panitia khusus haji, sebagai calon gubernur Jawa Timur. Luluk akan bersaing dengan mantan gubernur Khofifah Indar Parawansa, yang juga memimpin sayap perempuan NU dari kubu Yahya.

Apa yang sudah kami dengar

Seorang politikus PKB mengatakan Muhaimin mengetahui adanya manuver untuk mendorong muktamar luar biasa NU. Salah satu pendukung gagasan ini adalah kerabat Muhaimin yang membentuk Panitia Penyelamat NU untuk memfasilitasi gerakan menuntut muktamar luar biasa organisasi Islam terbesar di negeri ini.

Manuver itu melibatkan pengurus DPD NU yang dipecat Yahya karena mendukung Muhaimin dalam pemilihan presiden 14 Februari lalu. Sumber itu mengatakan Muhaimin makin percaya diri melawan para tokoh NU setelah pemerintah mengesahkan DPD PKB hasil kongres partai itu di Bali beberapa waktu lalu.

Di DPR, pertikaian antara PKB dan NU juga tercermin dalam pansus. Seorang anggota DPR pesimistis pansus akan berani melibatkan tokoh-tokoh penting yang terlibat dalam kekacauan kuota haji, meski temuan menunjukkan demikian. “Rekomendasinya tidak akan sejauh itu,” kata sumber itu.

Sumber tersebut menjelaskan, pimpinan panitia khusus telah melobi sejumlah pihak untuk menyetujui rekomendasi panitia yang belum meyakinkan. “Skenarionya, masing-masing pihak mendorong pandangan yang berbeda, sehingga tidak akan ada titik temu,” kata sumber tersebut.