Dalam perubahan nada yang nyata, presiden terpilih Prabowo Subianto dan Partai Gerindra-nya menggalang dukungan untuk mendukung Mahkamah Konstitusi setelah DPR berupaya membatalkan perubahan yang diperintahkan pengadilan terhadap Undang-Undang Pemilihan Daerah dan menghadapi protes yang meluas.

Puluhan ribu warga Indonesia turun ke jalan minggu lalu dalam demonstrasi menentang upaya anggota DPR untuk meloloskan revisi kontroversial undang-undang pemilu yang mengabaikan putusan pengadilan.

Revisi tersebut menguntungkan Presiden Joko “Jokowi” Widodo dan Koalisi Indonesia Maju (KIM) milik Prabowo, karena akan memungkinkan putra bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, untuk mencalonkan diri di Jawa Tengah sekaligus menghalangi Anies Baswedan untuk melawan Ridwan Kamil yang didukung KIM dalam pemilihan gubernur Jakarta.

Partai Gerindra yang mengusung Prabowo merupakan salah satu partai yang mengesahkan revisi UU KPK dalam rapat pendahuluan minggu lalu, dan berencana mengesahkannya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR pada Kamis pagi.

Namun, kader Gerindra sekaligus Wakil Ketua DPR Sufmi Ahmad Dasco juga menyampaikan kepada pers bahwa DPR telah memutuskan untuk membatalkan rencana revisi tersebut pada Kamis malam dan akan mematuhi putusan pengadilan menyusul protes tersebut.

Sementara itu, Prabowo kini mengecam politisi yang haus kekuasaan dan mendahulukan kepentingan mereka sendiri di atas kepentingan rakyat.

Berbicara dalam Kongres Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) di Jakarta, Sabtu, Prabowo mengatakan, politisi dan partai politik meminta mandat kekuasaan dari rakyat, karena itu mereka harus mendahulukan rakyat daripada dirinya sendiri.