Irvansyah menegaskan, kapal patroli Bakamla sehari-hari aktif memantau perairan untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Satu kapal patroli Bakamla dikerahkan setiap hari di Laut Natuna Utara.

Saat ini tidak ada aktivitas dari kapal Penjaga Pantai China, katanya di Jakarta, Senin, seperti dikutip Antara.

Pernyataan itu disampaikan setelah kapal patroli CCG, CCG 5402, memasuki wilayah perairan yurisdiksi Indonesia di Laut Natuna Utara pada Oktober lalu. Kapal patroli tersebut mengganggu kegiatan survei seismik 3D yang dilakukan PT Pertamina East Natuna di atas kapal MV Geo Coral.

Kapal patroli Bakamla merespons dengan mengusir kapal Tiongkok tersebut pada tiga kesempatan terpisah pada akhir Oktober.

Laut Natuna Utara, yang terletak di ZEE Indonesia, merupakan kawasan strategis utama di Laut Cina Selatan.

Meskipun Tiongkok mengklaim hak historis atas sebagian besar wilayah Laut Cina Selatan, termasuk perairan di sekitar Laut Natuna Utara, klaim ini tidak diakui dalam hukum internasional. Indonesia terus menjunjung tinggi Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982, yang ditandatangani oleh Indonesia dan Tiongkok.

Bakamla mengoperasikan armada 10 kapal patroli yang terbagi dalam tiga zona operasional, yaitu Zona Maritim Barat meliputi Pulau Jawa, Sumatra, dan Kalimantan; Zona Maritim Tengah meliputi Sulawesi dan Kepulauan Sunda Kecil serta Zona Maritim Timur meliputi Maluku dan Papua.

Namun, setelah pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Tiongkok Xi Jinping pada 9 November, Irvansyah menyatakan bahwa Bakamla terbuka untuk kerja sama di masa depan dengan Tiongkok dan akan menyelaraskan tindakannya dengan arahan pemerintah.

Mungkin kegiatan bersama, bisa berupa pelatihan, peningkatan kemampuan dan kapasitas seluruh personel, kata Irvansyah.