
Polisi, Militer Menindak Organisasi Massa Rogue – Kepulauan
Polisi, Militer Menindak Organisasi Massa Rogue – Kepulauan
Pemerintah telah meminta bantuan Kepolisian Nasional dan Militer Indonesia (TNI) untuk menindak organisasi massa yang nakal, di tengah laporan yang meluas tentang pemerasan dan pemerasan yang menurut para pemain bisnis telah memperburuk iklim ekonomi negara itu.
Juru Bicara Kepolisian Nasional, Insp. Jenderal Sandi Nugroho, mengumumkan bahwa lebih dari 3.300 kasus premangery telah diselesaikan sejak polisi meluncurkan operasi nasional terhadap organisasi massa nakal pada 1 Mei.
“Operasi ini adalah bukti konkret dari komitmen kami untuk menghilangkan preman, yang telah merusak iklim investasi dan mengkompromikan keselamatan publik. Kami tidak akan mentolerir intimidasi, pemerasan atau kekerasan, baik yang dilakukan oleh individu atau kelompok dengan kedok organisasi massa,” katanya pada hari Jumat, seperti yang dilaporkan oleh dilaporkan oleh individu atau kelompok Tribunnews.
Sandi mengatakan operasi nasional difokuskan pada menangani kasus -kasus yang melibatkan pungutan ilegal, ancaman, vandalisme fasilitas publik, penyerangan, provokasi, pencemaran nama baik, penyebaran berita palsu dan pidato kebencian, serta penculikan yang terkait dengan organisasi massa.
“Penjahat dalam bentuk apa pun tidak akan ditoleransi. Tujuan kami adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi publik dan bisnis, memastikan bahwa ruang publik dan iklim investasi di Indonesia tetap aman dan kondusif,” ia menekankan.
Sementara itu, Komandan Markas Besar Kepolisian Militer Nasional (Puspom TNI) Mayor Jenderal Yunarto, mengumumkan bahwa militer akan mengerahkan personel intelijennya untuk membantu pemerintah dalam menangani organisasi massa yang nakal.
“Fokus utama personel ini adalah pada upaya pencegahan. Mereka akan mengumpulkan dan menganalisis kecerdasan untuk mencegah tindakan preman,” katanya pada hari Rabu, seperti dikutip oleh Tempo.