GMT adalah perjanjian internasional yang mengusulkan penerapan pajak laba minimum 15 persen pada perusahaan multinasional yang berpenghasilan lebih dari 750 juta euro ($839 miliar) per tahun di yurisdiksi tempat mereka menyediakan barang atau jasa.

Prakarsa tersebut bertujuan untuk mengekang taktik penghindaran pajak seperti pengalihan keuntungan, di mana perusahaan mengeksploitasi celah pajak dengan memindahkan keuntungan ke negara-negara dengan tarif lebih rendah, yang sering kali menyebabkan “perlombaan ke posisi terendah”.

Ia juga berupaya memastikan distribusi pendapatan pajak yang lebih adil, berdasarkan kegiatan ekonomi perusahaan di yurisdiksi tertentu.

Diperkirakan mulai berlaku tahun ini, skema ini dipelopori oleh Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) pada tahun 2019 dan disetujui oleh lebih dari 130 negara pada tahun 2021.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah berkomitmen untuk menerapkan GMT, dan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan telah menyatakan bahwa peraturan mengenai hal tersebut sedang disusun.

Setiap hari senin

Dengan wawancara eksklusif dan liputan mendalam tentang berbagai isu bisnis paling mendesak di kawasan ini, “Prospects” adalah sumber informasi terpercaya untuk tetap menjadi yang terdepan dalam lanskap bisnis Indonesia yang terus berkembang pesat.

untuk berlangganan buletin kami!

Silakan periksa email Anda untuk berlangganan buletin Anda.

Lihat Lebih Banyak Buletin

Namun, merumuskan dan menerapkan GMT di negara-negara berkembang seperti Indonesia merupakan tantangan, karena hal itu dapat menghambat arus masuk investasi portofolio asing dan investasi langsung asing (FDI), menurut Tommy.